Seluruh Mahasiswa FIS UM wajib memperbarui nomor HP pada profil SIAKAD dengan nomor terbaru dan memeriksa kebenaran data pada http://forlap.dikti.go.id/

KETETAPAN MPR DALAM HIRARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

| April 21, 2014 | 0 Comments

KETETAPAN MPR DALAM HIRARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Rosyid Al Atok

Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, FIS Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang 5 Malang

Abstrak: Ketetapan MPR adalah salah satu bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan khas Indonesia. Secara hirarkis berada di antara UUD 1945 dan Undang-Undang yang secara teoritik masuk dalam kelompok norma hukum Staatsgrundgesetz (Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara). Keberadaan Ketetapan MPR sebagai jenis peraturan perundang-undangan yang berada di bawah UUD 1945 merupakan konsekuensi dari kedudukan MPR sebagai pelaksana penuh kedaulatan rakyat dan sebagai lembaga negara tertinggi di antara lembaga-lembaga negara lainnya, sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945. Namun Perubahan UUD 1945 yang menentukan tidak lagi menempatkan MPR sebagai pelaksana penuh kedaulatan rakyat dan bukan pula sebagai lembaga tertinggi negara telah berimplikasi pada keberadaan Ketetapan MPR dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Jika Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 dan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 keberadaan Ketetapan MPR masih tetap ditempatkan dalam urutan kedua (setelah UUD 1945) dalam hirarki peraturan perundang-undangan, maka setelah PErubahan Ketiga UUD 1945 Ketetapan MPR tidak lagi diakui sebagai salah satu jenis perraturan perundang-undangan dalam UU No. 10 Tahun 2004. Namun dalam UU No. 12 Tahun 2011 keberadaan Ketetapan MPR kembali diakui sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana sebelum lahirnya UU No. 10 Tahun 2004. Tulisan ini mencoba membahas dasar pemikiran dari dinamika perkembangan kedudukan Ketetapan MPR dalam hirarki peraturan perundang-undangan dari sebelum Perubahan UUD 1945 sampai dengan penetapan UU No. 12 Tahun 2011 setelah Perubahan UUD 1945.

Kata kunci: Ketetapan MPR, Peraturan Perundang-undangan.

Artikel dimuat dalam Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Tahun 25 Nomor 1, Pebruari 2012, ISSN 0215-9902

Category: Karya Ilmiah Dosen

About the Author ()

Leave a Reply