Seluruh Mahasiswa FIS UM wajib memperbarui nomor HP pada profil SIAKAD dengan nomor terbaru dan memeriksa kebenaran data pada http://forlap.dikti.go.id/

REPOSISI MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM PERUBAHAN UUD 1945

| April 21, 2014 | 0 Comments

REPOSISI MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM PERUBAHAN UUD 1945

A. Rosyid Al Atok

Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, FIS Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang 5 Malang

Abstrak: This paper aims to describe the repositioning of the people’s consultative assembly (MPR) after the 1945 changes. There are at least four experienced reposition the country’s institution. MPR is no longer the incarnation of all the people. MPR limited aithority. The presence of MPR loss provisions and conceptual juridical basic. And the assembly is no longer the parliament.

Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan reposisi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) setelah perubahan UUD 1945. Setidaknya ada empat reposisi yang dialami lembaga negara tersebut. MPR tidak lagi penjelmaan seluruh rakyat. Kewenangan MPR terbatasi. Keberadaan Ketetapan MPR kehilangan landasan yuridis dan konseptualnya. Dan MPR bukan lagi parlemen.

Kata kunci: reposisi, Majelis Permusyawaratan Rakyat, perubahan UUD 1945.

Artikel dimuat dalam Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Tahun 23 Nomor 2, Agustus 2010, ISSN 0215-9902

Category: Karya Ilmiah Dosen

About the Author ()

Leave a Reply